Persoalan tiada habis yang menyergap masyarakat, menjadikan mereka seolah-olah kehilangan arah. Pers dituntut memberikan panduan bagi kehidupan lebih baik.
JAKARTA – Rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang dipusatkan di Semarang, tanggal 8 – 9 Februari 2008 ini, antara lain akan diisi dengan refleksi peranan pers dalam mengawal visi Indonesia 2030. Sebagaimana jamak diketahui, sebuah kelompok (Yayasan Indonesia Forum) yang digawangi antara lain oleh Chairul Tanjung, bos kelompok usaha Para –pemilik Bank Mega dan Trans Corp— tahun lalu menggagas tentang visi Indonesia 2030 yang bahkan sudah disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Visi Indonesia 2030 itu mempunyai empat pencapaian. Pertama, Indonesia akan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan tingkat pendapatan per kapita sebesar USD 18.000 per tahun. Ini berarti Indonesia berada di posisi kelima setelah China, India, AS, dan Uni Eropa.”Kedua, tahun 2030, sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk daftar 500 perusahaan besar dunia. Ketiga, adanya pengelolaan alam yang berkelanjutan, dan keempat, terwujudnya kualitas hidup modern yang merata,” ujar Chairul sebagaimana dikutip dari http://satrioarismunandar6.blogspot.com.
Dan kini, gagasan menggapai visi Indonesia 2030, hendak dikupas pada salah satu acara HPN 2008, yakni dalam konvensi nasional media massa se-Indonesia. Kritik terhadap Visi Indonesia 2030 memang bermunculan ke permukaan. ”Tapi, apakah kita tidak boleh bermimpi dan memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih modern, maju, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya,” begitu bunyi proposal konvensi HPN 2008.
Di tengah kritik terhadap upaya mewujudkan Indonesia 2030 yang sejahtera dan makmur itulah, panitia konvensi media massa nasional HPN 2008 hendak mengajak masyarakat pers nasional untuk mengungkapkan pula peran dan fungsi pers dalam mendorong pencapaian visi tersebut. ”Kesediaan pers Indonesia untuk melihat perannya dalam pencapaian Visi 2030 merupakan langkah strategis membangun jiwa bangsa,” lanjut proposal konvensi itu.
Menurut Tarman Azzam, Ketua Umum HPN 2008, ”Salah satu makna penting HPN tahun ini adalah menegaskan kembali peranan penting pers nasional di tengah situasi karut-marut yang membuat rakyat seolah-olah tidak memiliki arah kehidupan mereka.” Masih Tarman, yang juga Ketua Umum PWI tersebut, masyarakat pers harus memberikan arah dan panduan kepada masyarakat. Karena yang pertama kali mengetahui persoalan bangsa adalah pers. ”Oleh karena itu, kita mengundang Presiden agar kita mengetahui betul ke mana negara ini hendak dibawa ke arah lebih maju dan sejahtera. Disamping kita juga akan mendengarkan para pakar di bidang ekonomi, politik, dan media, yang selanjutnya akan digunakan pers untuk memberi agenda bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik,” tegasnya.
Direncanakan, konvensi media massa nasional yang akan diadakan tanggal 8 Februari di hotel Patra Jasa Semarang ini, akan mengupas tiga isu utama. Isu mengenai aspek perekonomian, isu profesionalisme pers nasional, dan isu mengenai etika dan budaya pers Indonesia (lihat agenda HPN). Rumusan dari hasil konvensi akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keesokan harinya, Sabtu (9/2) dalam rangkaian acara puncak HPN yang dijadwalkan berlokasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang.
Pers nasional sendiri tentu masih menyimpan berbagai kelemahan di sana-sini. Kualitas SDM yang belum optimal, tingkat kesejahteraan karyawan pers yang belum merata, serta semakin menguatnya domain pencarian keuntungan di atas nilai idealisme yang dijunjung pers. Dalam berbagai kesempatan, Jakob Oetama, Pemimpin Umum Harian Kompas sering mengatakan dengan masih lemahnya upaya mengisi “freedom for”, setelah pers Indonesia memperoleh “freedom from”.
Sudah menjadi tugas insan pers nasional untuk merancang berbagai pencapaian dalam mengisi “freedom for” tersebut. Agar kualitas profesional pers Indonesia semakin membaik. (asw)
